Tujuan Pembangunan Milenium
berisikan tujuan kuantitatif yang musti dicapai dalam jangka waktu tertentu,
terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015. Tujuan ini
dirumuskan dari ‘Deklarasi Milennium’, dan Indonesia merupakan salah satu dari
189 negara penandatangan pada September 2000.
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium juga menjelaskan mengenai
tujuan pembangunan manusia, yang secara langsung juga dapat memberikan dampak
bagi penanggulangan kemiskinan ekstrim. Masing-masing tujuan MDGs terdiri dari
target-target yang memiliki batas pencapaian minimum yang harus dicapai
Indonesia pada 2015. Buku ini berisikan sekelumit gambaran mengenai 8 tujuan
Pembangunan Milenium, pencapaian serta tantangannya dalam mencapai 18 target
tersebut di Indonesia
Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi,
kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah
(nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan komunitas
donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah
dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap
memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs.
Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan
Target 1: Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%
Target 2: Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga
setengahnya.
Situasi Saat Ini
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Target pertama
MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan
ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini proporsinya
sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional, dengan usaha
yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan
hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat perbedaan yang
cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin di perdesaan,
terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih keras untuk
mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
Tindak Lanjut
Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan
keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten
dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk
mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan.
Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung
aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka.
Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan
peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu
dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus
mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan
dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat
sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah
dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan
langsung dengan pembuat kebijakan.
Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus
diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka
perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan
kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar
lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka
tumbuh dan mebjadi sejahtera.
Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target 3: Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun
prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Situasi Saat Ini
Target MDG kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua pada
2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan,
akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun.
Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses untuk pendidikan SD. Akan
tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok negeri yang belum dapat
menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat putus sekolah dapat mencapai
8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini masih perlu ditingkatkan dan
manajemen pendidikan juga kurang baik.
Tindak Lanjut
Apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh
negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil,
masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama
memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait
Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan
memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah , terutama
mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di
daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar
untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk
bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan,
sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan
pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan
keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat
sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu
memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program
Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah
swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan
pendidikan dasar.
Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
Perempuan
Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan
dasar dan sekolah menengah di Indonesia
Situasi Saat Ini
Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program Wajib belajar 9 tahun telah
membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan dalam dunia pendidikan.
Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan, baik partisipasi bersih
amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat pendidikan. Akan
tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama untuk kelompok usia
yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan anggapan yang salah
dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi yang salah ini hampir
terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan (kesempatan dan
kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik.
Proporsi perempuan dalam pekerjaan non-pertanian relative stagnan,
begitu pula debngan keterwakilan perempuan di parlemen, yang masing-masing
masih berkisar pada 33% dan 11%.
Tindak Lanjut
Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung
pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya
juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di
sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan
merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga
peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik.
Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh
penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan
praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya
kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi
peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD
45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat
sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak
negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap
hak konstitusional setiap warga negara.
Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak
Target 5: Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian
anak dibawah usia 5 tahun
Situasi Saat Ini
Di Indonesia, dari setiap 1.000 kelahiran, 40 diantaranya akan
mennggal sebelum mereka berusia 5tahun. Statistik ini dikenal dengan Angka
kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat ini adalah yang tertinggi diantara
Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian, Indonesia sebenarnya telah mencapai
tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan
bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan hak konstitusional mereka. UU no 23
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial menurut kebutuhan fisik,
psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian bayi di Indonesia terjadi pada
bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya terjadi pada minggu pertama.
Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi kelahiran
dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit menular seperti infeksi
radang selaput otak (meningitis), typhus dan encephalitis juga cukup sering
menjadi penyebab kematian bayi.
Tindak Lanjut
Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita
sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari
Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen
masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan
masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas
kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat
untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang
komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi
kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan
perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama
untuk anak dan balita.
Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 6: Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia
Situasi Saat Ini
Resiko kematian ibu karena propses melahirkan di Indonesia adalah
1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap tahun diperkirakan terjadi 20.000
kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan dan selama kehamilan. Tingkat
Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian setiap 100.000 kelahiran.
Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah haemorrhage, eclampsia yang
menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan, komplikasi karena aborsi,
infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun Indonesia belum memiliki
sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi mengenai AKI, para ahli
memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia adalah 425 Lebih dari satu
dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup.
Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih besar untuk mecapai
Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada daerah
miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana banyak daerah masih memiliki
tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan juga karena daerah tersebut
memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.
Tindak Lanjut
Yang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayana
kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah
kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan
perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini
termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan
nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat
mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan
untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek
manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan,
serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu
ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat
sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif
dan efisien.
Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
Target 7: Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
Target 8: Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan
penyakit menular lain di Indonesia.
Situasi Saat Ini
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang
disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency Virus) . HIV dapat merusak
siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, sehingga dapat menyebabkan
kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV)dapat
mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena itu meningkatkan kondisi
tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV, karena balum
ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV disebarkan melalui kontak seksua dan
melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun
2007, jumlah penderitanya terus meningkat. Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus
AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan. Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya
sebagian kecil dari keseluruhan penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang
paling beresiko untuk terinfeksi penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan
pelanggannya, serta pengguna narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan
pengetahuanyang benar mengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan
besar di Indonesia. Lebih dari sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki
belum pernah mendengar sama sekali mengenai HIV/AIDS. Apabila
kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan lebih dari 1 juta
masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain yang juga menjadi
perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap tahun diperkirakan
terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus TBC.
Tindak Lanjut
Upaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional
Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS,
penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk
menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA
juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk
tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan
fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga
negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko
penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom
secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk
usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.
Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan
Target 9: Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan
sumberdaya yang hilang
Target 10: Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang
tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
Target 11: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di
daerah kumuh.
Situasi Saat Ini
Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan,
Maluku, Papua, ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman
utama tehadap hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan
lindung. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang
dikeploitasi, pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung
sudah tidak diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi
hukum dan kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan
jangka panjang dan perlindungna biosphere.
* Air – Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan
oleh PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan
oleh Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan
disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi.
* Sanitasi – Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyrakat secara
umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi
tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional,
badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya
anggaran yang disediakan untuk sanitasi.
Tindak Lanjut
Akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan
merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu
memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah
perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap
lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan
dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih
dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang
ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada
pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada
masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk
meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat
di seluruh Indonesia.
MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan
Target 12: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang
terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif
Target 13: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal
ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka,
meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang
bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang
berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
Target 14: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan
kecil
Target 15: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun
Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
Target 16: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang
layak dan produktif untuk kaum muda
Target 17: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk
penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang
Target 18: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru,
terutama teknologi informasi dan komunikasi.
Tujuan kedelapan berisikan aksi yang harus dilakukan oleh Negara
maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan 1-7 MDG. Konsensus
Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang
Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang sebagai unsure kunci Tujuan
8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta,
utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada
fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang
non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan.
Pendapat:
Saya setuju dengan di adanya MDGs
tersebut,karena salah satu program tersebut bertujuan untuk mengentaskan
kemiskinan diindonesia,jadi penduduk indonesia yang tidak perlu kita pungkiri
lagi masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan,sehingga mereka yang berada
dibawah garis kemiskinan tersebut dapat bersaing dengan mereka yang
berkecukupan.
Kita sebagai penerus bangsa harus mendukung
program tersebut,salah satunya melalui jalur pendidikan yaitu dengan seperti
belajar sungguh-sungguh.